PENGELOLAAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM

Pauto Wirawan Neno; Kotan Y. Stefanus; Markus Y. Hage

doi:10.59003/nhj.v5i3.1578

Authors

Pauto Wirawan Neno Universitas Nusa Cendana
Kotan Y. Stefanus Universitas Nusa Cendana
Markus Y. Hage Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.59003/nhj.v5i3.1578

Keywords:

Asset Management, City Government, Law

Abstract

This study aims to find out the Management of Land Assets Owned by the Kupang City Government; find out the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government from the Perspective of Legal Certainty; find out the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government from the Perspective of Legal Benefits. The type of research conducted is normative legal research (normative legal research method). The normative legal research method is library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone. The research results show that (1) Management of regional assets in the form of Kupang City Regional Government Land Assets is carried out based on laws and regulations in three Regulatory Periods, namely: a) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for Management of Regional Property; b) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property; and c) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property. (2) From the perspective of legal certainty, the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government has not fully met the value of legal certainty. (3) From the perspective of legal benefits. The Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government has not fully met the value of legal benefits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theoriey) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudance). Jakarta: Kencana.

Adrian Sutedi. (2007). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. (2009). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Boedi Harsono. (2003). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti.

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.

Doli D. Siregar. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hambali Thalib. (2009). Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Hasni. (2008). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPRUUPLH). Jakarta: Rajawali Pers.

I Nyoman S. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Mansour Fakih. (2003). Landreform Di Desa. Yogyakarta: Read Book.

M. Yusuf. (2010). Delapan langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Hariono. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

P. Agung Pambudhi. Janji Otonomi Daerah Perspektif Ekonom. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjafrizal. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar. Liberry.

Syamsul Bachrie. 2018. Pengaturan Dan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Makassar: Nas Media Pustaka.

Tanya Bernad. (2006). Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: Kita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Verinika Mulalinda, Steven J. Tangkuman. Efektivitas Penerapan Sistem Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro.